uu no 38 tahun 2008. (SESUAI PP NO. uu no 38 tahun 2008

Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, pengenaan, pengelolaan, dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. U. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Mengubah : UU No. Judul. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (UU/2008/44) (2008) tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. 38, LN. Lampiran. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations digugat oleh masyarakat, karena bertentangan dengan konstitusi. 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023 UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara DaerahUndang-undang (UU) No. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Jadi, ketika Anda melakukan penghitungan pajak, ia digunakan sebagai komponen pengurangan atas penghasilan yang Anda peroleh sebagai wajib pajak. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) atau lebih dikenal dengan Piagam ASEAN atau ASEAN Charter. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK. alasan penolakan permintaan informasi. 34, LN. Uu 38 2004. PDF. Jadi UU No. Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia T. 28, Ln. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); b. METADATA PERATURAN. -. 2007/NO. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. Mengubah : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. . id. Sekretariat Website JDIH BPK. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. , Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009. UU Nomor 14 Tahun 2008. TB Simatupang No. Tahun Indeks Gini 2009 0,37 2010 0,38 2011 0,41 2012 0,41 2013 0,413 Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik (data diolah) Dari table 1 di atas. Fungsi Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk. Pada tanggal 10 Nopember 1998 telah diundangkan UU No. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-IX/2011 terdapat dissenting opinion dari dua hakim, yang menyebutkan hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah. Berdasarkan UU tersebut, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari. Undang-undang (UU) NO. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. i. (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. 1 year later, Indonesia already ratificate that international agreement with National regulation which is Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang. 4247, LL SETNEG : 23 HLM. Jul 2, 2020 · UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 38 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2004 Tempat. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan T. 1. pdf: UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 179 kB: Cetak E-mail. ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. Dika Kebi. Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan - / - Sumber - Subjek: Status Peraturan: Berlaku Bahasa: Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata. 133, LL SETNEG : 40 HLM. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. Pasal 42: Cukup jelas. (SESUAI PP NO. 12 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 1999. Pos - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. dalam memperoleh. 10 Tahun 2004; UU No. Peraturan Perundang-undangan. 29 Tahun 1959; UU No. perikemanusiaan; b. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Mencabut : UU No. V. Pasal 45 Cukup jelas. 2016/No. PP Pengganti UU Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan. 7 Tahun 1983. Uu 12 tahun_ 2008 Ardi Cartesian 899 views. 10 Tahun 2008. NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang ini merupakan versi lebih baru dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. AD Premier 9th floor, Jl. METADATA PERATURAN. 38/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 September 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut:. -----, 2009. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pilar Titik Referensi Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan,. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 38 Tahun 2008. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 28, LN. 4916, LL. nomor 5 tahun 2008 . Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia. Undang-undang (UU) NO. 38, LN. 165, TLN NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 1 LN Tahun 2011 No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang bersifat substansial. Latar Belakang. Latar Belakang. Pertimbangan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah: bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di. -. 34 Tahun 2006 tentang Jalan--6. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 12, LN. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 6. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. E. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI NORMATIF MENURUT MAZHAB SYAFI’I) o View o clicks Posted August 11th, 2008 by ilung Syariah abstraks: Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan shalat, sampai. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 211, TLN NO. 4855, LL SETNEG : 10 HLM. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi. 2008/NO. Pasal 38 (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011 Luar Negeri. U. 17 Tahun 2009 “PP PENGGANTI UU” UU No. See Full PDFDownload PDF. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana danNUMBER 36 OF 2008 CONCERNING FOURTH AMENDMENT OF LAW NUMBER 7 OF 1983 CONCERNING INCOME TAX IN THE NAME OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering : a. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi. Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal. Permen No. 20 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 2011 mencabut menjadi UU No. 38 Tahun 2000; UU No. Demikianlah paraturan perundang-undangan menyangkut Pemerintah Daerah yakni UU No 23 Tahun 2014 beserta beberapa perubahannya. KETENTUAN PENUTUP. Permen No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa. – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 7 TAHUN 2021 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 1994 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 7. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. TENTANG. 43 Tahun 1999; UU No. . 28 Tahun 1959; UU No. UU No. NOMOR 38 TAHUN 2002 (38/2002) TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. Dari dimunculkannya UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan. KETENTUAN PENUTUP. Status Peraturan. 38, Jatipulo Palmerah, Jakarta Barat 11430 Telepon: (021) 40000 312 Jam Kerja : (Senin-Jumat 9:00-17:00) Email: cs@cermati. 78, TLN No. Peraturan Terkait. NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. 38. 38. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah. Peraturan Perundang-undangan. 33/puu-ix/2011 download download pdf kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjianPasal 1 (UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 1989,. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang inginPasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Mencabut : UU No. 3. 4, TLN No. Undang-undang (UU) NO. kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai. 40 Tahun 2014. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 10 Tahun 2004; UU No. (UU) NO. 4754, LL SETNEG : 15 HLM. NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,. 91, LL SETNEG : 57 HLM. 3885, LL SETNEG : 8. Dasar hukum UU 7 tahun 1983 tentang PPh adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. 38 pengelolaan zakat. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.